Aditya Nindyatman Pimpin PKS Lagi

SIDOARJO – Musda II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo di hall Sun City Mall, Sidoarjo, akhirnya menetapkan kembali Aditya Nindyatman,ST sebagai ketua umum DPD PKS Sidoarjo. Dia menyisihakn dua pesaingnya, Agus Supriyanto dan Helmi Musa. Kemenangan Aditya sekaligus kembali memperpanjang jabatannya sebagai Ketua Umum DPD PKS Sidoarjo hingga 2015. Untuk jabatan wakil ketua umum disandang Agus Supriyanto yang sebelumnya adalah Sekretaris Umum DPD PKS Sidoarjo. Sementara Helmi Musa, mantan anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, menjabat sebagai sekretaris umum DPD PKS Sidoarjo. Untuk posisi bendahara masih dipercayakan pada Fajar Nugroho. Dari pemilihan daftar pengurus baru dalam Musda II DPD PKS Sidoarjo ada tokoh baru yang sebelumnya tidak masuk dalam penyaringan sembilan kadidat. Yakni, Maston Eko Romdhoni yang didaulat menjadi Ketua Bidang Kaderisasi. Ketua Wilayah Dakwah I Surabaya- Sidoarjo DPW PKS Jatim, Ahmad Habibul Munir mengatakan, kinerja Aditya selama memimpin PKS Sidoarjo periode 2005-2010 dinilai berhasil. Karena itu, katanya, Aditya dipilih untuk menyandang jabatan yang sama untuk periode lima tahun kedepan. “Aditya orang yang cocok untuk mengembangkan PKS di Sidoarjo,” ucapnya kemarin (25/12). Aditya sendiri mengaku lebih senang dirinya tidak terpilih. “Saya sebenarnya lebih ingin konsentrai di dewan,” akunya. Namun, karena penetapan adalah amanat, maka dirinya tidak menolak. “Ini amanat Allah dan saya harus menjalankannya,” imbuhnya. Aditya mengungkapkan, sebagai Ketua Umum terpilih dirinya ingin membawa PKS meraih delapan kursi di lembaga legislatif. “Saat ini masih ada tiga wakil PKS yang duduk di DPRD Sidoarjo. Kita akan menargetkan mencapai delapan kursi,” tandasnya. Pelantikan pengurus DPD PKS Sidoarjo yang dilakukan Sekretaris Umum DPW PKS Jatim M. Syirod serta dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo H.MG .Hadi Sutjipto,SH.,MM dan 1.000 kader PKS tersebut juga merekomendasikan lima sikap DPD PKS Sidoarjo. Yakni, percepatan penyelesaian masalah lumpur, mendorong pemanfaatan anggaran pemerintah yang pro rakyat, mendorong agar dunia pendidikan lebih diperhatikan termasuk sarana dan kesejahteraan SDM, mengentaskan kemiskinan serta menjalin kebersamaan dan silaturahmi demi persatuan NKRI. (Sumber : Radar Surabaya “vga”)