Retribusi Kebersihan Hanya Tercapai 65 Persen

SIDOARJO - Perkiraan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, diperkirakan hanya akan tercapai 65% dari total target yang telah ditetapkan.

Hal ini terungkap saat rapat kerja yang dilakukan oleh komisi B DPRD Sidoarjo, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo dalam pembahasan perubahan APBD 2013.

SIDOARJO - Perkiraan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, diperkirakan hanya akan tercapai 65% dari total target yang telah ditetapkan.

Hal ini terungkap saat rapat kerja yang dilakukan oleh komisi B DPRD Sidoarjo, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo dalam pembahasan perubahan APBD 2013.

“Dalam rapat kerja itu, layanan sampah yang bisa diberikan oleh PEMKAB Sidoarjo hanya baru bisa tercover  20 %.  tentu saja ini juga berdampak pada retribusi kebersihan kita,” terang Aditya Nindyatman sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo.

Dari yang diungkapkan oleh kepala Dinas DKP M. Bahrul Amig lanjut Aditya, ada beberapa  kendala di lapangan yang menyebabkan PAD hanya mencapai Rp. 1,3 Milyar dari target sebesar Rp. 2 Milyar.

Diantaranya persoalan luas TPA di kecamatan Jabon, jumlah kendaraan operasional truk pengangkut sampah yang masih sedikit dan juga tenaga operator yang sedikit untuk mengendarai truk pengangkut sampah yang ada.

“Juga karena setoran dari PDAM Delta Tirta yang sering terlambat, saat warga  membayarkan retribusi sampah yang bersamaan dengan pembayaran tagihan PDAM,” jelas Aditya lagi.

Untuk itu, melihat hal ini nampaknya DKP belum sepenuhnya berhasil dalam layanan sampah ini, komisi B memberikan catatan yang harus segera dilaksanakan oleh DKP ini agar bisa memberikan layanan yang optimal.

Yaitu TPA di Jabon harus segera dievaluasi keberadaannya yang hanya 5 HA dan menurut DKP sdh sangat over load.

Serta melakukan komunikasi dengan instansi lain seperti PDAM, karena wajib bagi PDAM menyetor retribusi sampah kepada DKP, karena pembayaran retribusi sampah dibayar per bulan oleh pelanggan PDAM saat membayar tagihan PDAM.

“Atau dibuatkan sistem on line agar setoran retribusi sampah dari PDAM langsung kepada DKP  tidak perlu petugas DKP yang harus bolak balik menagih kepada PDAM,” tutup Aditya.

Sumber: kabarsidoarjo.com

KOTA (Sidoarjonews)-Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pembubaran PT Sidoarjo Membangun (PT SM) bakal melacak keberadaan aset-aset PT SM. Pansus tidak percaya begitu saja terhadap data aset senilai Rp 17 miliar, yang dilaporkan Pemkab Sidoarjo.

Wakil Ketua Pansus Raperda Pembubaran PT SM Aditya Nindyatman mengaku tetap mengkaji nilai aset PT SM yang dilaporkan sebesar Rp 17 miliar. “Kami akan kumpulkan data terkait aset PT SM, tidak hanya mendasarkan data hasil perhitungan pemkab saja,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo ini, Rabu (4/9/2013).

SIDOARJO-Hibah lahan pembangunan Balai Latihan Kerja International (BLKI) telah disepakati agar didahului dengan pembubaran PT Sidoarjo Membangun (SM).

Proses pembubaran perusahaan yang dulunya didirikan Pemkab Sidoarjo ini sekarang sudah masuk ranah di DPRD dengan pembentukan panitia khusus (pansus) pembubaran SM.

Sejalan dengan rencana pembubaran tersebut, pansus didesak melacak semua aset yang dulunya di miliki SM. Selain aset yang berada di Desa Janti, Kecamatan Tulangan yang akan dijadikan BLKI, disinyalir masih banyak aset lain yang dikelola SM.

Ketua Fraksi Golkar-PKNU Warih Andono mengatakan, sudah seharusnya Pansus Raperda Pembubaran PT SM melacak aset-aset itu. Menurutnya, saat ini ada aset milik PT SM yang dikelola oleh pihak ketiga.

“Harus ditelusuri, aset milik SM kok bisa dikelola pihak lain (pihak ketiga),” ujarnya. Dengan dibentuknya pansus ini, ia berharap bisa menguak dugaan penyelewengan aset-aset BUMD itu.

Alasannya, selama ini tidak ada transparansi terkait aset yang dimiliki SM. Sebab, aset yang diketahui sekarang ini baru lahan yang luasnya sekitar 10,5 hektar di Desa Janti, Kecamatan Tulangan yang akan dihibahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperuntukkan BLKI itu.

“Semuanya harus diusut,” desaknya. Terpisah, Wakil Ketua Pansus Raperda Pembubaran PT SM Aditya Nindyatman menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data data terkait aset-aset SM ini.

Politisi PKS ini menjelaskan pengumpulan data ini tidak hanya berdasarkan penghitungan Pemkab Sidoarjo, melainkan juga masukan dari masyarakat atas aset aset BUMD yang didirikan saat Bupati Sidoarjo dijabat oleh Win Hendrarso itu.

“Pansus nantinya juga akan meminta bantuan auditor independen untuk menghitung aset yang dimiliki SM,” ujarnya. Hal itu untuk mengungkap keberadaan aset yang salah satu kabarnya memang dikelola oleh pihak ketiga.

Sumber: dprd-sidoarjokab.go.id

Aset PT SM Dikuasai Pihak Ketiga

SIDOARJO-Hibah lahan pembangunan Balai Latihan Kerja International (BLKI) telah disepakati agar didahului dengan pembubaran PT Sidoarjo Membangun (SM).

Proses pembubaran perusahaan yang dulunya didirikan Pemkab Sidoarjo ini sekarang sudah masuk ranah di DPRD dengan pembentukan panitia khusus (pansus) pembubaran SM.

BRAVO TIMNAS U-19

Rasanya sorak-sorai pendukung TIMNAS masih menggema sampai pagi ini. Masyarakat Sidoarjo mendapat kehormatan karena menjadi saksi kemenangan TIMNAS muda Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya kita (masyarakat Indonesia) kembali bisa berbangga setelah 2 tahun TIMNAS tidak menorehkan prestasi.