News Update :

ADITYA NINDYATMAN.ST

ADITYA NINDYATMAN.ST

Aroma Kemenangan

KIPRAH KAMI

Retribusi Kebersihan Hanya Tercapai 65 Persen

Selasa, 24 September 2013

SIDOARJO - Perkiraan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, diperkirakan hanya akan tercapai 65% dari total target yang telah ditetapkan.

Hal ini terungkap saat rapat kerja yang dilakukan oleh komisi B DPRD Sidoarjo, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo dalam pembahasan perubahan APBD 2013.

SIDOARJO - Perkiraan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan, diperkirakan hanya akan tercapai 65% dari total target yang telah ditetapkan.

Hal ini terungkap saat rapat kerja yang dilakukan oleh komisi B DPRD Sidoarjo, dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo dalam pembahasan perubahan APBD 2013.

“Dalam rapat kerja itu, layanan sampah yang bisa diberikan oleh PEMKAB Sidoarjo hanya baru bisa tercover  20 %.  tentu saja ini juga berdampak pada retribusi kebersihan kita,” terang Aditya Nindyatman sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo.

Dari yang diungkapkan oleh kepala Dinas DKP M. Bahrul Amig lanjut Aditya, ada beberapa  kendala di lapangan yang menyebabkan PAD hanya mencapai Rp. 1,3 Milyar dari target sebesar Rp. 2 Milyar.

Diantaranya persoalan luas TPA di kecamatan Jabon, jumlah kendaraan operasional truk pengangkut sampah yang masih sedikit dan juga tenaga operator yang sedikit untuk mengendarai truk pengangkut sampah yang ada.

“Juga karena setoran dari PDAM Delta Tirta yang sering terlambat, saat warga  membayarkan retribusi sampah yang bersamaan dengan pembayaran tagihan PDAM,” jelas Aditya lagi.

Untuk itu, melihat hal ini nampaknya DKP belum sepenuhnya berhasil dalam layanan sampah ini, komisi B memberikan catatan yang harus segera dilaksanakan oleh DKP ini agar bisa memberikan layanan yang optimal.

Yaitu TPA di Jabon harus segera dievaluasi keberadaannya yang hanya 5 HA dan menurut DKP sdh sangat over load.

Serta melakukan komunikasi dengan instansi lain seperti PDAM, karena wajib bagi PDAM menyetor retribusi sampah kepada DKP, karena pembayaran retribusi sampah dibayar per bulan oleh pelanggan PDAM saat membayar tagihan PDAM.

“Atau dibuatkan sistem on line agar setoran retribusi sampah dari PDAM langsung kepada DKP  tidak perlu petugas DKP yang harus bolak balik menagih kepada PDAM,” tutup Aditya.

Sumber: kabarsidoarjo.com

KOTA (Sidoarjonews)-Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pembubaran PT Sidoarjo Membangun (PT SM) bakal melacak keberadaan aset-aset PT SM. Pansus tidak percaya begitu saja terhadap data aset senilai Rp 17 miliar, yang dilaporkan Pemkab Sidoarjo.

Wakil Ketua Pansus Raperda Pembubaran PT SM Aditya Nindyatman mengaku tetap mengkaji nilai aset PT SM yang dilaporkan sebesar Rp 17 miliar. “Kami akan kumpulkan data terkait aset PT SM, tidak hanya mendasarkan data hasil perhitungan pemkab saja,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo ini, Rabu (4/9/2013).

SIDOARJO-Hibah lahan pembangunan Balai Latihan Kerja International (BLKI) telah disepakati agar didahului dengan pembubaran PT Sidoarjo Membangun (SM).
Proses pembubaran perusahaan yang dulunya didirikan Pemkab Sidoarjo ini sekarang sudah masuk ranah di DPRD dengan pembentukan panitia khusus (pansus) pembubaran SM.

Sejalan dengan rencana pembubaran tersebut, pansus didesak melacak semua aset yang dulunya di miliki SM. Selain aset yang berada di Desa Janti, Kecamatan Tulangan yang akan dijadikan BLKI, disinyalir masih banyak aset lain yang dikelola SM.

Ketua Fraksi Golkar-PKNU Warih Andono mengatakan, sudah seharusnya Pansus Raperda Pembubaran PT SM melacak aset-aset itu. Menurutnya, saat ini ada aset milik PT SM yang dikelola oleh pihak ketiga.

“Harus ditelusuri, aset milik SM kok bisa dikelola pihak lain (pihak ketiga),” ujarnya. Dengan dibentuknya pansus ini, ia berharap bisa menguak dugaan penyelewengan aset-aset BUMD itu.

Alasannya, selama ini tidak ada transparansi terkait aset yang dimiliki SM. Sebab, aset yang diketahui sekarang ini baru lahan yang luasnya sekitar 10,5 hektar di Desa Janti, Kecamatan Tulangan yang akan dihibahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang diperuntukkan BLKI itu.

“Semuanya harus diusut,” desaknya. Terpisah, Wakil Ketua Pansus Raperda Pembubaran PT SM Aditya Nindyatman menyatakan pihaknya masih mengumpulkan data data terkait aset-aset SM ini.

Politisi PKS ini menjelaskan pengumpulan data ini tidak hanya berdasarkan penghitungan Pemkab Sidoarjo, melainkan juga masukan dari masyarakat atas aset aset BUMD yang didirikan saat Bupati Sidoarjo dijabat oleh Win Hendrarso itu.

“Pansus nantinya juga akan meminta bantuan auditor independen untuk menghitung aset yang dimiliki SM,” ujarnya. Hal itu untuk mengungkap keberadaan aset yang salah satu kabarnya memang dikelola oleh pihak ketiga.

Sumber: dprd-sidoarjokab.go.id

Aset PT SM Dikuasai Pihak Ketiga

SIDOARJO-Hibah lahan pembangunan Balai Latihan Kerja International (BLKI) telah disepakati agar didahului dengan pembubaran PT Sidoarjo Membangun (SM).
Proses pembubaran perusahaan yang dulunya didirikan Pemkab Sidoarjo ini sekarang sudah masuk ranah di DPRD dengan pembentukan panitia khusus (pansus) pembubaran SM.

BRAVO TIMNAS U-19

Minggu, 22 September 2013

Rasanya sorak-sorai pendukung TIMNAS masih menggema sampai pagi ini. Masyarakat Sidoarjo mendapat kehormatan karena menjadi saksi kemenangan TIMNAS muda Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya kita (masyarakat Indonesia) kembali bisa berbangga setelah 2 tahun TIMNAS tidak menorehkan prestasi.

Sidoarjo Raih WDP, DPPKA Harus Koreksi Diri

Jumat, 17 Mei 2013


SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)-Belum diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  hasil audit pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menjadikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKKA) menjadi sorotan wakil rakyat di gedung dewan.

ADITYA NINDYATMAN, ST

Pasalnya, DPPKA merupakan SKPD yang paling tahu dan bertangung jawab atas keberadaan seluruh aset milik Pemkab Sidoarjo, salah satunya adalah mesin milik PT Delta Mandiri Nugraha adalah anak perusahaan milik PT SM yang sudah dibubarkan.
“DPPKA harus mengoreksi kinerjanya. Apalagi dari lontaran bupati, aset mesin milik PT DMN yang belum diserahkan ke Pemkab,  menjadi salah satu penyebab predikat WDP dari hasil audit BPK,” terang Aditya.
Masih menurut politisi yang juga ketua DPD PKS Sidoarjo ini, jika melihat kinerja DPPKA selama ini, dirinya merasakan adanya kesan ‘enggan’ dari DPPK untuk melakukan pendataan aset-aset milik Pemkab Sidoarjo.
Salah satu indikasinya, selain keeradaan mesin PT DMN, banyak sekolah-sekolah di Sidoarjo yang tidak jelas statusnya.
“Jika ini dibairkan, bukan tidak mungkin suatu saat aset milik Pemkab Sidoarjo akan berpindah tangan kepada orang lain,” tutur Aditya.
Seperti diketahui, keinginan Kabupaten Sidoarjo untuk bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  hasil audit pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan , kembali gagal.
Pasalnya, Sidoarjo kembali meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), akibat beberapa aset milik  PT Sidoarjo Membangun (SM) yang dianggap BPK bermasalah.
Yakni aset berupa mesin milik PT Delta Mandiri Nugraha yang hingga saat ini belum diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo.
PT Delta Mandiri Nugraha sendiri adalah anak perusahaan milik PT SM yang dibentuk dengan mengandeng Aspilo Ngingas Kecamatan Waru.(Abidin)

Pansus Perda Bangunan Anggap Rusunawa Wonocolo Layak Fungsi

Sabtu, 11 Mei 2013

Published on May 8, 2013 by   ·   No Comments
SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Panitia khusus Raperda Bangunan DPRD Sidoarjo, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rusunawa Wonocolo Kecamatan Taman, Rabu (8/5/2013) bersama pejabat dinas PU Cipta Karya.
Sidak ini dilakukan Pansus, sebagai bahan kajian dari pembahasan Raperda bangunan yang saat ini masih digodok.

Pipmpinan Pansus Bersama KAdin PU Cipta KArya

Saat di lokasi Rusunawa Wonocolo, rombongan pansus Raperda Bangunan diantaranya Aditya Nindyatman (PKS), Didik Budi Santoso (Hanura), Trakit Erdianto (PDIP), Achmad Amir Aslichin (PKB) serta Sulkan Wariono (Demokrat) mencermati secara detail kondisi bangunan rusunawa yang berdiri di lahan seluas 3 hektar ini.
Menurut Aditya Nindyatman selaku ketua pansus, dari pantauan sidak yang dilakukan, pihaknya menilai kondisi gedung Rusunawa Wonocolo bisa dibilang cukup memenuhi syarat untuk dihuni.
Hanya saja, ada beberapa hal yang harus segera dilengkapi diantaranya sarana listrik dan saluran air.
“Dari sisi fungsi gedung, rusunawa ini sudah cukup layak fungsi Gedungnya sudah cukup bagus termasuk ventilasi udaranya cukup. Namun listrik dan air masih belum menyala,” tutur Aditya.
Dari data yang ada, Rusunawa Wonocolo ini memiliki 96 kamar yang terbagi dalam lima lantai.
Rencananya, serah terima pengelolaan rusunawa akan dilakukan sekitar 6 bulan ke depan setelah habis masa pemeliharaan.
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan Air dan listrik, Pemkab Sidoarjo akan menggunakan anggaran yang disiapkan pada APBD tahun 2013 ini.
“Untuk listriknya sudah kita siapkan pada APBD tahun 2013, dan sarana air kita akan lakukan kerja sama dengan PDAM,” tegas Ir Dwijo Kadis PU Cipta Karya yang turut mendampingi sidak. (Abidin)

MERAKYAT DAN PEDULI

Minggu, 31 Maret 2013

Bapak Aditya Nindyatman, ST dengan Warga Plipir 
Merakyat dan Peduli, ya mungkin itu sebutan yang pas untuk Anggota dewan dari Partai KEadilan Sejahtera (PKS)"Bapak Aditya Nindyatman, ST" disela-sela kesibukannya sebagai aleg serta ketua DPD PKS, beliau bisa memenuhi undangan Ranting sekardangan bapak Yahya, untuk menyampaikan bantuan dari beliau kepada anak - anak yang mendapatkan beasiswa, santunan janda, serta modal usaha kecil, katanya pak Yahya sekaligus ketua Ranting sekadangan "Mengundang bapak Adit merupakan kebanggaan tersendiri dan saya heran dengan beliau, sebab jarang ada pejabat yang mau duduk dengan warga kecil seperti kami"


Ngobrol ringan menjelang acara santunan, pemberian beasiswa



“Investasi Ke Bank Jatim Mesti Hati-Hati”

Sabtu, 30 Maret 2013


SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Finalisasi Raperda penambahan penyertaan modal kepada Bank Jatim yang dilakukan oleh pansus penyertaan modal bank jatim DPRD Sidoarjo, menyepakati besaran modal dasar yang mesti disetrokan ke bank jatim total sebesar Rp. 175 Milyar.

Aditya Nindyatman
Meski begitu, keputusan yang diambil secara voting itu, masih belum diterima oleh Aditya Nindyatman salah satu anggota pansus dari FPAN-PKS.
Secara pribadi dan institusi kepartaian, Aditya menolak masuknya angka nilai modal dasar yang disetor kepada bank Jatim di dalam Perda sekarang ini, dengan beberapa pertimbangan.
Diantaranya, selama dilakukan pembahasan di dalam pansus, belum ada kajian ekonomi yang bisa menjelaskan keuntungan/benefit yang didapat oleh daerah ketika menjadikan nilai rupiah sebagai modal dasar dimasukkan ke dalam Raperda ini.
“Semestinya pemkab bisa menjelaskan secara lebih terperinci apa yang bisa didapat pemkab  ketika modal dasar dengan jumlah yang sudah ditetapkan di Raperda ini,” jelas Aditya.
Selain itu, Aditya melihat bahwa bank Jatim bukanlah BUMD milik Pemkab Sidoarjo, sehingga langkah investasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo harus lebih hati hati dan teliti.
Karena memang, antara Pemkab Sidoarjo dengan bank Jatim  tidak ada tanggung jawab langsung.
“Mestinya kita fokus pembenahan kepada BUMD-BUMD kita seperi PDAM, BPR Delta Arta, dan PD Aneka Usaha yang sebagian dari bumd lebih membutuhkan perhatian serius pemkab Sidoarjo,” terang politisi yang juga ketua DPD PKS Sidoarjo ini.
Aditya juga menilai, NPL (Non Performance Loan) kredit bermasalah/macet Bank Jatim per Desember 2012 ini, sebesar 9 % atau jauh diatas batas maksimal yang ditetapkan oleh BI sebesar 5%.
Dan mestinya, hal ini bisa menjadi referensi oleh Pemkab terhadap kebijakan investasi di bank Jatim.
“Dengan pertimbangan ini, saya menyatakan tidak perlu ditetapkan berapa nilai modal dasar kepada bank jatim dalam perda sekarang ini. Saya setuju untuk Perda yg sekarang ini hanya  mengakomodasi modal yg sdh disetor selama ini mulai 2003 hingga 2012,” ujar Aditya.(Abidin)

Sumber :
http://kabarsidoarjo.com/?p=20835

Sidoarjo Cuma Dapat Deviden 15 Persen Dari Bank Jatim

 SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Tanggal 27 Maret 2013 kemarin, adalah rapat RUPS bank Jatim untuk pembagian dividen kepada seluruh pemegang saham, yang terdiri dari pemprov jatim dan kab/kota Propinsi Jawa Timur.

Dari Web site Bank Jatim hari ini kita dapat mengetahui nilai dividen per share Rp. 39,74,- per lembar.

Aditya Nindyatman
Kalau Pemerintah Kab Sidoarjo mempunyai 370.155.850 lembar saham maka  dividen total utk Pemkab Sidoarjo sebesar Rp. 39,74,- x 370.155.850 =14,7milyar.
Yang artinya nilai dividennya adalah 15% dari angka Rp. 92,5 milyar investasi pemkab Sidoarjo dalam bentuk saham lembar A.
Menurut Aditya Nindyatman anggota komisi B DPRD Sidoarjo, bila dilihat dari hitungan diatas, ternyata Bank Jatim tdk bisa memenuhi janjinya  untuk memberikan bagi hasil hingga 40% dari total investasi yang ditaruh di Bank Jatim.
“Saat dulu mempresentasikan di depan komisi B Bank Jatim menjelaskan bahwa bisa memberikan bagi hasil sebesar 40%. Tapi ternyata hal itu tdk bisa terbukti,” terang Aditya.
Aditya menegaskan, secara pribadi sebagai anggota DPRD Sidoarjo, ia kecewa terhadap bank jatim yang dulu telah menjanjikan bagi hasil sebesar 40% namun tidak terealisir bahkan jauh dari nilai yang pernah dijanjikan.
“Janjinya ternyata tidak bisa dibuktikan,” tegas Aditya kecewa. (Abidin)

Sumber :
http://kabarsidoarjo.com/?p=21868 

Published on March 28, 2013 by 

JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHAP I TAHUN 2013

Jumat, 29 Maret 2013

Alhamdulillah, Jaring aspirasi Masyarakat Tahap I Tahun 2013 terlaksana dengan Lancar dan disambut antusias dari Masyarakat Kebonsari dan Karang tanjung pada tanggal 18 & 19 Maret 2013 sepekan yang lalu. Antusias ini diperlihatkan dengan masukan-masukan yang membangun dari warga untuk kerja-kerja berikutnya oleh Bapak Aditya Nindyatman sebagai perwakilan anggota DPRD tingkat II Kab. Sidoarjo sekaligus ketua DPD PKS Kab. Sidoarjo. Beberapa Aspirasi yang bisa disimpulkan adalah : a. beberapa lokasi di Karang tanjung dan kebonsari yan masih banjir saat turun hujan b. Sekolah-sekolah negri masih menarif biaya gedung saat pertama kali menjadi siswa baru c. Parkir berlangganan yang masih kena tarif saat parkir di daerah yang seharusnya bebas parkir. dan ini merupakan masalah/masukkan dari warga satiap melakukan jaring aspirasi. selain kegiatan jaring aspirasi Masyarakat, bapak Aditya memberikan taliasih ke warga sebagai bentuk kepedulian beliau kepada pendidikan yang berupa beasiswa untuk 5 anak yatim dan bantuan pembangunan Mushollah Baitussyukur Kebonsari.

JARING ASPIRASI MASYARAKAT TAHAP I TAHUN 2013

Kamis, 28 Maret 2013

Jaring Aspirasi Masyarakat Tahap I Masa 14 - 19 Maret 2013 daerah pemilihan dilaksanakan di 2 titik di Kecamatan Candi yaitu di desa Karang tanjung dan Kebonsari.

Aditya Nindyatman Pimpin PKS Lagi

Sabtu, 16 Maret 2013

SIDOARJO – Musda II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo di hall Sun City Mall, Sidoarjo, akhirnya menetapkan kembali Aditya Nindyatman,ST sebagai ketua umum DPD PKS Sidoarjo. Dia menyisihakn dua pesaingnya, Agus Supriyanto dan Helmi Musa. Kemenangan Aditya sekaligus kembali memperpanjang jabatannya sebagai Ketua Umum DPD PKS Sidoarjo hingga 2015. Untuk jabatan wakil ketua umum disandang Agus Supriyanto yang sebelumnya adalah Sekretaris Umum DPD PKS Sidoarjo. Sementara Helmi Musa, mantan anggota DPRD Sidoarjo dari PKS, menjabat sebagai sekretaris umum DPD PKS Sidoarjo. Untuk posisi bendahara masih dipercayakan pada Fajar Nugroho. Dari pemilihan daftar pengurus baru dalam Musda II DPD PKS Sidoarjo ada tokoh baru yang sebelumnya tidak masuk dalam penyaringan sembilan kadidat. Yakni, Maston Eko Romdhoni yang didaulat menjadi Ketua Bidang Kaderisasi. Ketua Wilayah Dakwah I Surabaya- Sidoarjo DPW PKS Jatim, Ahmad Habibul Munir mengatakan, kinerja Aditya selama memimpin PKS Sidoarjo periode 2005-2010 dinilai berhasil. Karena itu, katanya, Aditya dipilih untuk menyandang jabatan yang sama untuk periode lima tahun kedepan. “Aditya orang yang cocok untuk mengembangkan PKS di Sidoarjo,” ucapnya kemarin (25/12). Aditya sendiri mengaku lebih senang dirinya tidak terpilih. “Saya sebenarnya lebih ingin konsentrai di dewan,” akunya. Namun, karena penetapan adalah amanat, maka dirinya tidak menolak. “Ini amanat Allah dan saya harus menjalankannya,” imbuhnya. Aditya mengungkapkan, sebagai Ketua Umum terpilih dirinya ingin membawa PKS meraih delapan kursi di lembaga legislatif. “Saat ini masih ada tiga wakil PKS yang duduk di DPRD Sidoarjo. Kita akan menargetkan mencapai delapan kursi,” tandasnya. Pelantikan pengurus DPD PKS Sidoarjo yang dilakukan Sekretaris Umum DPW PKS Jatim M. Syirod serta dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo H.MG .Hadi Sutjipto,SH.,MM dan 1.000 kader PKS tersebut juga merekomendasikan lima sikap DPD PKS Sidoarjo. Yakni, percepatan penyelesaian masalah lumpur, mendorong pemanfaatan anggaran pemerintah yang pro rakyat, mendorong agar dunia pendidikan lebih diperhatikan termasuk sarana dan kesejahteraan SDM, mengentaskan kemiskinan serta menjalin kebersamaan dan silaturahmi demi persatuan NKRI. (Sumber : Radar Surabaya “vga”)

DPPKA Dianggap Kurang Siap Kelola BPHTB

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemkab Sidoarjo, dianggap tidak siap mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasalnya asumsi perolehan yang diambil, sangatlah pesimistis bila dibandingkan asumsi yang dibuat oleh kanwil pajak, yang sudah sekian lama dan berpengalaman dalam melakukan penarikan pajak BPHTB. “Dari yang dipaparkan oleh Lembaga pajak,terlihat sekali bahwa akan ada peningkatan yang sangat signifikan dalam pendapatan dari BPHTB untuk Kab. Sidoarjo. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diajukan oleh DPPKA Kab Sidoarjo yang mengusulkan target sebesar 48 Milyar dari BPHTB yang ternyata lebih rendah Rp 1 Milyar dari target penerimaan tahun 2010,” terang Sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman ST. Masih menurut Aditya, Per 1 Januari 2011 seluruh kabupaten/kota seluruh Republik ini akan menerima pos pendapatan baru dalam Pendapatan Asli Daerah. Salah Satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang diasumsikan pendapatan melalui Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diprediksikan akan naik hingga mendekati 50 %. Hal ini diketahui pada saat sosialisasi UU No. 28 Tahun 2009 kamis 25 November 2010, saat dirinya mengikuti sosialisasi UU tersebut di kantor kanwil pajak jatim Juanda. “Padahal Kabupaten Sidoarjo akan menerima penuh 100 % BPHTB daripada tahun sebelumnya, yang hanya menerima 64 % dari 80 % penerimaan yang diberikan ke propinsi.” Ulasnya. Melihat hal ini terkesan bahwa DPPKA memberikan target yang pesimistis, saat ditanya kenapa hanya menargetkan hanya 48 Milyar karena patokan minimal yang bisa diambil adalah nilai transaksi di atas Rp 60 juta. Sedangkan dahulu transaksi di bawah Rp 60.000.000,00 masih bisa dikenakan pajak BPTHB. Inilah persoalan terkait dengan pengalaman dan Persiapan lebih dini terhadap pelimpahan 100 % pajak BPHTB ini. (Abidin) Sumber: kabarsidoarjo.com, 29/12/10

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Pemkab Sidoarjo, dianggap tidak siap mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasalnya asumsi perolehan yang diambil, sangatlah pesimistis bila dibandingkan asumsi yang dibuat oleh kanwil pajak, yang sudah sekian lama dan berpengalaman dalam melakukan penarikan pajak BPHTB. “Dari yang dipaparkan oleh Lembaga pajak,terlihat sekali bahwa akan ada peningkatan yang sangat signifikan dalam pendapatan dari BPHTB untuk Kab. Sidoarjo. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diajukan oleh DPPKA Kab Sidoarjo yang mengusulkan target sebesar 48 Milyar dari BPHTB yang ternyata lebih rendah Rp 1 Milyar dari target penerimaan tahun 2010,” terang Sekretaris komisi B DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman ST. Masih menurut Aditya, Per 1 Januari 2011 seluruh kabupaten/kota seluruh Republik ini akan menerima pos pendapatan baru dalam Pendapatan Asli Daerah. Salah Satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang diasumsikan pendapatan melalui Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diprediksikan akan naik hingga mendekati 50 %. Hal ini diketahui pada saat sosialisasi UU No. 28 Tahun 2009 kamis 25 November 2010, saat dirinya mengikuti sosialisasi UU tersebut di kantor kanwil pajak jatim Juanda. “Padahal Kabupaten Sidoarjo akan menerima penuh 100 % BPHTB daripada tahun sebelumnya, yang hanya menerima 64 % dari 80 % penerimaan yang diberikan ke propinsi.” Ulasnya. Melihat hal ini terkesan bahwa DPPKA memberikan target yang pesimistis, saat ditanya kenapa hanya menargetkan hanya 48 Milyar karena patokan minimal yang bisa diambil adalah nilai transaksi di atas Rp 60 juta. Sedangkan dahulu transaksi di bawah Rp 60.000.000,00 masih bisa dikenakan pajak BPTHB. Inilah persoalan terkait dengan pengalaman dan Persiapan lebih dini terhadap pelimpahan 100 % pajak BPHTB ini. (Abidin) Sumber: kabarsidoarjo.com, 29/12/10

Komisi B Minta Optimalisasi Pemberian Dana Bergulir

Rabu, 13 Maret 2013

Aditya Nindyatman, ST - Sekretaris Komisi B




Ini dimaksudkan, agar penyerapan dana bergulir yang hanya 54 % pada tahun 2010, bisa semakin ditingkatkan lagi.

“Dalam rapat Kerja antara Komisi B DPRD dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM, menyebutkan penyerapan dana bergulir tahun anggaran 2010 hanya sebesar 54,5% dari total Rp. 7.000.000.000,- (7 Milyar) atau nilai yang diserap sebesar Rp. 3.817.500.000,-,” terang Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman,ST .

Jumlah penyerapan yang hanya 54,5 % ini lanjut Aditya, karena adanya aturan baru yaitu seluruh kredit atau dana bergulir dilakukan atau disalurkan melalui institusi perbankan dalam hal ini Bank Jatim.

“Banyak UMKM yang belum siap didalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Jatim sehingga menyebabkan menurunnya angka penyerapan dibanding tahun tahun sebelumnya yang disalurkan langsung melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan ESDM ,” ulasnya lagi.

Meski penyerapan dana bergulir ini belum maksimal, ttapi angka kredit macet dibanding tahun 2009 menurun dari 20% menjadi 12%.

“Hal ini akibat lebih selektifnya persyaratan persyaratan yang mengacu pada standar bank,”ungkap politisi dari PKS ini,

Dengan waktu yang sudah mendekati paruh waktu tahun 2011, pihaknya berharap dinas koperasi lebih agresif utk fokus dalam penyerapan dana bergulir ini.

Untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha ukmk yang dapat menikmati dana bergulir ini maka pemkab ke depan diharapkan melakukan langkah langkah serius.

Diantaranya, Melakukan supervisi dengan lebih baik kepada pelaku ukmk agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adanya dana bergulir bagi pelaku usaha umkm yang hanya membayar bunga 6 %.

“Ini mesti pemetaan/pendataan unutk UMKM seluruh Kab. Sidoarjo utk mendapatkan informasi segmen atau daerah mana yang memang prioritas mendapatkan dana bergulir ini,” tutupnya. (Abidin)

Sumber : kabarsidoarjo.com)- Komisi B DPRD Sidoarjo, mendesak dinas koperasi untuk memaksimalkan sosialisasi dana bergulir kepada masyarakat Sidoarjo.

Rencana Kenaikan Tarif Kelas III RSUD Sidoarjo Dipastikan Kandas | Kang Adit

Minggu, 10 Maret 2013






SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Rencana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo untuk menaikkan tarif layanan kelas III (ekonomi) akhirnya dipastikan kandas.

Dalam pertemuan terakhir antara Pansus I DPRD Sidoarjo dengan pihak RSUD Sidoarjo dan Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, akhirnya menyepakati tidak adanya kenaikan tariff kelas III RSUD Sidoarjo

“Usulan kenaikan tarif kelas III yang ada di dalam Raperda pelayanan rumah sakit tidak disetujui oleh pansus, dengan berbagai pertimbangan yang difahami dan disepakati oleh pihak RSUD,” tutur Aditya Nindyatman anggota Pansus I.

Karena usulan kenaikan tarif disepakati untuk ditolak, maka Raperda yang diusulkan disesuaikan tarifnya sesuai dengan tarif yang lama.

Dimana tarif itu sesuai dengan Perbup yang mengatur tentang tarif kelas III RSUD Sidoarjo.

“Dengan tidak dinaikkan tarif kelas III maka beban terhadap APBD tidak bertambah, tapi tergantung bertambah tidaknya masyarakat pengguna SKTM. Di sisi lain masyarakat yang mandiri yang tidak menggunakan fasilitas apapun dalam penggunaan kelas III, juga tidak bertambah beban akibat kenaikan tarif kelas III,” jelas Aditya lagi.

Selain dipastikan tidak ada kenaikan tarif ini, Pansus juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mereview ulang mekanisme tentang penyediaan SKTM.

Ini dimaksudkan, agar pemilik SKTM ini benar benar ada pada masyarakat yang memang tidak mampu.

“Pemastian hal ini sangat penting, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKTM dan tidak bertambahnya beban APBD Sidoarjo akibat penyelewengan penerbitan SKTM,” ujar anggota komisi B ini.

Rencananya Raperda ini akan disahkan antara Bupati dan DPRD Senin 25 Juni 2012 melalui paripurna DPRD Kab. Sidoarjo.(Abidin).

DPD PKS Desak Pembatasan Miras Di Tempat Hiburan Malam



SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten SIdoarjo, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten SIdoarjo, untuk tegas melakukan operasi penutupan di berbagai hiburan malam yang tidak sesuai dengan perizinan dan peruntukannya.

Khusus untuk hiburan malam yang menyediakan minuman keras, DPD PKS memandang perlu adanya pembatasan atau bahkan pelarangan guna melindungi penduduk dan masyarakat Sidoarjo.


Hal ini dilontarkan ketua DPD PKS Sidoarjo Aditya NIndyatman, menyikapi peristiwa penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap riyadus sholihin.

“Kejadian penembakan itu memang sungguh memprihatinkan kita semua. Ada hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mensikapi peristiwa tersebut, khususnya tentang keberadaan tempat hiburan malam,” tegas Aditya.

Masih menurut pria yang duduk di Komisi B DPRD SIdoarjo ini,peristiwa penembakan terhadap warga sepande kecamatan sidoarjo tersebut, merupakan ekses dari bermunculan banyaknya hiburan hiburan malam di Kabupaten Sidoarjo.

Sudah jelas bahwa ekses negatif dari hiburan malam tersebut merugikan nyawa dari warga Sidoarjo.

“Padahal Sidoarjo ini terkenal dengan kota yang religius agamis dengan semboyan “bersih Hatinya” semestinya harus dijaga kondisinya oleh Pemkab,” ulas Aditya lagi.

Untuk itu, pihaknya mendukung bila ada upaya dari Pemkab untuk melakukan penutupan dan penyegelan terhadap hiburan hiburan malam yang tidak berizin, dan tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Semoga Hal ini bisa menjadi perhatian pemkab untuk serius melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Sidoarjo,” tutup Aditya. (Abidin)

Cinta Batik Tradisional



ADITYA Nindyatman, ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo, punya ‘klangenan’ baru.

Lama tinggal di Sidoarjo, pria asal Jawa Tengah ini menyebut jatuh cinta pada batik Kota Udang. Karena selain memiliki nilai kekayaan budaya, batik Sidoarjo juga memuat peninggalan tradisional dari nenek moyang.

“Batik tradisi ini merupakan kekayaan budaya asli Sidoarjo. Batik ini memiliki kekhasan tersendiri sehingga banyak memiliki penggemar fanatik,” kata Aditya Nindyatman.

Dijelaskan, batik tradisional merupakan potensi ekonomi dan budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Sidoarjo.

Sayangnya, sampai saat ini tidak ada sebuah sistem yang dapat menjaga kelestarian dan meningkatkannya menjadi potensi ekonomi.

Padahal di Sidoarjo, sentra pengrajin batik tradisi itu cukup berkembang. Seperti di Tulangan dan Jetis.

“Mengingat batik ini merupakan kekayaan budaya asli lokal dan hanya dimiliki oleh pengrajin batik asal Sidoarjo, menurut saya perlu membantu dan menjaga kelestarian seni batik ini,” terang sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo ini.

Untuk itu, ia mengusulkan agar ada peraturan daerah (perda) yang bertujuan melindungi, melestarikan, dan menjaga keaslian batik Sidoarjo.

Dimana, perda itu juga bisa menjadi diarahkan menjadi kebijakan pemkab yang lebih komprehensif untuk mengangkat batik Sidoarjo menjadi potensi ekonomi yang terasa manfaatnya.

Baik bagi pemerintah daerah, dan tentunya pelaku usaha batik di Sidoarjo.

“Perda ini bisa menjadi salah satu perda inisiatif usulan DPRD di tahun depan. Sekaligus, bisa menjadi landasan bahwa batik Sidoarjo merupakan kekayaan khas daerah yang tidak dimiliki daerah lain,” terangnya. (rud/jay)

PKS 2013 Desakkan Perda Miras

Jumat, 08 Maret 2013


SidoarjoNEWS
DPD PKS Sidoarjo di tahun 2013 mendatang akan tetap mendesak agar dewan membuat Perda Pembatasan Miras (Minuman Keras). Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi kian maraknya peredaran miras di Sidoarjo.
Ketua DPD PKS Sidoarjo Aditya Nindyatman menyampaikan di tahun 2012 lalu pihaknya sudah mendesak agar dewan memasukkan Raperda Pembatasan Miras dalam program legislasi daerah ( Prolegda).Dihubungi sidoarjonews ,Senin (31/12) ketua DPD PKS ini menambahkan usulan dari PKS hingga saat ini belum ditanggapi.
Padahal, lanjut politisi yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo itu, peredaran Miras di Sidoarjo sangat mengkhawatirkan.
“Tingkat peredaran miras di Sidoarjo sudah merajalela perlu dibuatkan Perda Pembatasan Miras,” ujar Aditya.
Lebih lanjut Aditya menambahkan, pemberantasan peredaran miras, sudah menjadi komitmen partainya. Miras sudah dijual bebas dan mudah ditemukan sampai pelosok desa.
Pihaknya khawatir jika kondisi ini dibiarkan, Sidoarjo yang dikenal sebagai Kota Santri akan semakin banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang merusak akhlak masyarakat.
“Pemkab harus peka terhadap persoalan masyarakat. Terutama peredaran Miras,” tandas Aditya.
Beberapa waktu lalu sudah ada desakan dari ulama agar Pemkab membatasi peredaran Miras di Sidoarjo. Hal itu bisa dijadikan rujukan bagi Pemkab untuk segera merumuskan Raperda Pembatasan Miras.(ED1

Apa Kunci Sukses PKS Kembali Menang di Sumut?



JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tengah diterpa masalah setelah salah satu pucuk pimpinannya, Luthfi Hasan Ishaq, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba melesat dalam pertarungan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua pasangan calon yang diajukan partai ini di dua daerah itu, yakni Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar (Jabar) dan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry (Sumut), mendapat perolehan suara terbanyak. Padahal, ketika kasus Luthfi Hasan mencuat, banyak prediksi yang menyebut PKS akan babak belur. Apa rahasia PKS bangkit dari masalah?

Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan, kunci kebangkitan partainya terletak pada kemampuan mental para kadernya. Mental para kader itu disebut Anis layaknya logo sepatu olahraga "Nike".

"Kami terinsipirasi Nike. Kami bisa terpeleset suatu waktu, tapi kami harus punya cara naik. Grafik Nike kami coba ikuti dengan penanganan manajemen turn around, bagaimana kami memutarbalikkan arus, kemudian balik bangit dari titik nadir," ucap Anis di Gedung Kompleks Parlemen, Kamis (7/3/2013) malam.

Selain itu, untuk membangun mentalitas para kader PKS, Anis mengaku dirinya kerap mendatangi kader di daerah. Saat berkunjung ke daerah itu, dia memberikan pandangan bahwa para kader harus mengakui kesalahan dalam kasus sebelumnya kepada masyarakat.

"Kami bicarakan ke masyarakat bahwa kami ini manusia bisa punya salah, tapi tidak berarti tidak punya cara memperbaiki diri. Satu masalah jangan digeneralisir di tempat lain, bicara apa adanya dengan jujur. Masyarakat akan menangkap masalah ini dengan lebih dewasa," kata Anis.

Anis melihat, dengan adanya dua kemenangan di Jawa Barat dan Sumatera Utara itu, PKS semakin percaya diri lantaran memiliki modal kuat di Pemilu 2014 mendatang. "Setelah dua kemenangan itu, partai kami siap untuktake off," ucap mantan Wakil Ketua DPR ini.

Anis menuturkan, kemenangan Gatot-Tengku Erry di Sumatera Utara ini membuat tafsir yang baik bagi PKS. Pasalnya, Sumatera Utara berbeda karakteristik masyarakatnya dibandingkan Jawa Barat. Sumatera Utara, ucap Anis, terkenal heterogen, baik dari sisi agama maupun suku.

"Saya katakan bahwa ini kemenangan di tengah masyarakat plural. Sumut adalah Indonesia kecil, bisa menang di sana alhamdulillah. Artinya, PKS diterima dalam masyarakat plural, insya Allah, ke depan, partai kami diterima dalam masyarakat plural yang lebih luas lagi," ucap Anis Matta.

Sumber: Kompas

PKS Menang, Pemilik Media Malu Hingga Membungkam Informasi




Beginilah jadinya ketika PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memenangkan pertempuran dalam pertarungan politiknya di beberapa pilkada (Jabar-Sumut, red). Terasa sangat jelas ketidakproporsionalan beberapa media, bahkan sekelas media besar.

Sepertinya memang ada agenda para pemilik media besar untuk membungkam informasi kemenangan PKS. Dibeberapa media bahkan tidak ada sama sekali tema mengenai Pilkada Sumut, bisa dilihat di Jawa Post pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013. Kita tidak menemukan berita didalamnya yang memberitakan kemenangan PKS di Sumut. Padahal pilkada Sumut dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 (kemarin).

Ada indikasi para media mencoba untuk memboikot berbagai informasi mengenai kemenangan PKS.

Dibeberapa TV yang memfokuskan diri untuk menyiarkan berita dan pemilu pun kita hampir tidak benar-benar melihat ulasan yang jelas mengenai kemenangan PKs di Sumut.

Media dipencundangi PKS, hingga PKS diboikot oleh berbagai media karena mereka (mungkin) malu memberitakan kemenangan PKS lantaran mereka sering memberitakan mengenai "detik-detik runtuhnya PKS", yang malah PKS tidak runtuh hingga semakin membesar dan memenangkan Pilkada di Jabar dan Sumut.

Dua kader inti PKS ditempatkan untuk menduduki posisi Gubernur, di Jabar dan Sumut. Hingga keduanya telah memenangkan pertarungan politik pada daerah masing-masing.

Sebelumnya mereka ramai-ramai memprediksi kehancuran PKS, media ramai mengundang para pengamat politik supaya didengar "wejangan dukun" politiknya, yang menggembar-gemborkan PKS akan hancur dan kalah, diawali dengan kekalahan di Pilgub Jabar.

Ternyata, para "dukun politik" itu masih belum mampu menerawang jauh mengenai PKS, mereka ternyata benar-benar masih belum mengenal PKS secara keseluruhan. Bahkan tak jarang para pengamat politik itu ternyata mengambil informasi melalui dukun terhandal didunia, Google.

Para pengamat politik mencari-cari celah untuk bisa menganalisa mengenai PKS, menganalisa kasus daging sapi, menganalisa ustad LHI, menganalisa Ahmad Fathanah. Semua dianalisa, hingga
akhirnya dihasilkan analisa bahwa berbagai kasus yang mendera PKS akan menjadi awal kehancuran PKS.

Media senang, ramai, bahkan tak jarang media rame-rame menyebut "Partai Korupsi Sapi", hingga pembawa acara berita (Metro TV) pun menyebut orang yang dihormati di PKS, Ustad LHI dengan sebutan Sapi.

PKS di bully media dengan berbagai kasus-kasus yang dideranya. Dikait-kaitkan dengan berbagai kasus hingga tak jarang difitnah oleh media.

Hingga akhirnya Allah Azzawajallah mendengar doa-doa kader PKS, mendengar permintaan tobat berjamaah. Dan mendengarkan doa-doa seluruh kader PKS yang merasa teraniayah oleh bullying era baru, yaitu media bul-bul.

Kita tidak akan menemukan berita PKS yang seintensif akan membahas kemenangan PKS oleh berbagai media. Karena media sudah tidak ingin lagi kecolongan, atas ulah petinggi PKS yang malah menjadi penyulut kobaran api besar.

Ibarat kampanye dan acara motivasi gratis, para media kaget dengan pemberitaan mereka terhadap PKS malah menyulut semangat para kader PKS dipelosok daerah. Media secara otomatis memberitakan kobaran api semangat yang terus membesar dari para kader-kader PKS.

Para media benar-benar kecolongan, media tidak ingin hal itu terjadi lagi. Dan beberapa media malu, malu, semalu-malunya karena ramalan para jago dukun politiknya SALAH TELAK!!! Hingga mereka meredam dan membungkam kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh PKS karena tentunya hal ini bisa membuat semakin semangatnya kader PKS untuk terus berjuang memenangkan PKS.

Ibarat kemenangan perang, propaganda media yang mengabarkan kemenangan para tentara, bisa semakin menambah semangat juang dan tekat yang terus membara.

Walaupun begitu, meskipun media telah melakukan boikot berita terhadap PKS. Kader-kader PKS akan terus bekerja, mesin politik PKS akan terus bergerak, bahkan dengan semangat yang terus bergejolak tinggi untuk terus mendukung dan memenangkan PKS.

Ingatlah para kader PKS, Allah Azzawajallah telah berfirman: "yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS Al Fath 29)



Oleh: Abu Jaisy

[Renungan Surat An-Nahl] : Rahasia Hidup Bahagia


Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS 16:95)

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS 16:96)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS 16:97)


by: admin

Merawat Buah-buah Pengorbanan




Oleh: Muhammad Nuh*

Melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang diberikan, kian cepat dan besar ikan yang didapat. Sayangnya, tak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran.

Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail a.s. Dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat pada Allah swt. Seorang ayah yang diuji cintanya, dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua.

Tak pernah terpikir oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putera yang telah ia nanti hingga lebih dari delapan puluh tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran. Terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat. Sangat berat.

Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tak berpenghuni, tapi juga tak berair dan berpohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup. Kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya pada Allah swt., tentu Ibrahim tak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina.

Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekadar mimpi. Bukan sekadar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati. Walaupun tak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail, “Wahai anakku. Aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?” (Ash-Shaffat: 102)

Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. “Wahai ayahku! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah perlaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya.”

Mendengar itu, Ibrahim langsung memeluk Ismail, dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, “Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah.”

Itulah kisah yang menyimpan seribu satu hikmah. Allah swt. mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya, “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya (dengan sempurna). Allah berfirman, ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’ Ibrahim berkata, ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.’ Allah berfirman, ‘JanjiKu (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah: 124)

Di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, Allah swt. Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim a.s. Ia harus berkorban. Dengan apa pun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai.

Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabbnya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, isteri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik-menarik antara kedekatan-kedekatan itu. Dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin.

Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapa pun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan, atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia.

Maha Benar Allah dalam firmanNya, “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.” (Al-Anfal: 28)

Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim a.s. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan pada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencintai Allah swt.

Maha Benar Allah dalam firmanNya, “Dan Kami panggilkan dia, ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.’ Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (yaitu) ‘Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.” (Ash-Shaffat: 104-109)


*sumber: dakwatuna.com

"Semakin Terkuaknya Kasus LHI - AF & Keterlibatan Intelijen Israel" by @DangTuangku




Ini info terbaru (20 februari 2013) kasus LHI. 
Fakta yg terungkap makin menjelaskan peta kasus:

 1. LHI memang pernah kenal Ahmad Fathanah. Sebelum ayah AF mati, ayahnya titipkan AF ke LHI.

 2. AF manfaatkan kedekatannya dgn LHI menghubungi importir daging bahwa ia bisa bantu.

 3. Inilah alasan mafia gunakan jasa AF utk lobi mentan agar kuota impor dinaikkan.

 4. Selama setahun diincar KPK, LHI tahu dirinya diincar. Itu sebabnya ia berusaha menghindar AF.

 5. Cara menghindar dgn buang badan. Setiap diminta bantuan dgn langsung aja ke mentan.

 6. Tapi sial mentan rupanya tak mau dilobi. Ini terlihat dalam kultwit "analisa korupsi mentan".

 7. Mentan pernah didatangi indoguna dan AF agar kuota dinaikan. Tapi ditolak mentan.

 8. Disinilah jebakan untuk LHI dirancang. Indoguna antarkan uang utk LHI lewat AF.

 9. LHI sadar mau dijebab, selalu dlm telepon bilang ntar..ntar (mengulur2 atau menolak halus).

 10. Rekaman inilah yg dimiliki KPK. AF ajak bertemu tapi ditolak halus terus oleh LHI dgn kata sebentar2 tadi.

 11. KPK yg menunggu akhirnya sadar, LHI tak mungkin datang. Akhirnya tangkap AF karena dikejar tayang/sponsor.

 12. Siapa sponsornya, marilah kita analisis kebijakan menteri pertanian setahun terakhir.

 13. Mentan sejak dua tahun terakhir menekan impor lewat kuota.

 14. Enam bulan lalu diturunkan dari 40 persen ke 20 persen. Kuota 20 persen ini dipaksakan 6 bulan terakhir.

 15. Kebijakan Mentan ini merugikan AS dan Australia yg merupakan pengekspor terbesar sapi.

 16. AS dan Australian berupaya menekan pemerintah. Diantaranya melalui SBY agar mengganti Mentan.

 17. Bila anda ingat kisruh politik setahun ini, target lawan2 politik PKS selalu kursi mentan.

 18. Namun upaya itu gagal krn PKS enggan keluar koalisi walau berkali2 ditekan dgn berbagai cara.

 19. Puncaknya 8 bulan lalu, kerugian AS dan Australia sudah puluhan miliar dolar AS gara2 kebijakan Mentan.

 20. AS dan Australia lewat Mafia Impor WNI, mencari titik lemah mentan. Sebab, cara menggusur hanya dgn hukum.

 21. Disewa lah konsultan intelijen swasta berbentuk perusahaan milik Israel.

 22. Perusahaan intel swasta ini berkantor di Singapura. Kantor cabangnya ada di Thamrin.

 23. Kiprah perusahaan ini sebenarnya sempat muncul dihttp://t.co/jKKognyv. Banyak pasok data ke penegak hukum.

 24. Dari sana ketemulah perusahaan itu dgn mantan dirjen pertanian yg dipecat.

 25. Mantan dirjen yg dipiara mafia impor ini kemudian buat dokumen2 yg sebagian dimanipulasi.

 26. Melalui bantuan eks dirjen piaraan impor inilah kemudian sebundel dokumen korupsi mentan beredar.

 27. Dokumen itu dikirimkan ke sejumlah media massa dgn nama dan alamat pengirim palsu.

 28. Dokumen ini yg kemudian digunakan data oleh TEMPO dalam laporannya beberapa waktu lalu.

 29. Dokumen ini juga masuk ke KPK dan Kejagung. KPK yg ragu usut karena kuatir dianggap politis cari pintu masuk.

 30. Pintu masuk itu adalah operasi tangkap tangan. Ini sebabnya LHI diincar hampir setahun.

 31. Operasi tangkap tangan akan melumpuhkan pertahanan PKS bila membela mentan. Sekaligus untungkan lawan politik PKS

 32. Cukup sekian dulu, nanti dilanjutkan. Informasi mungkin ada yg tak tepat, tapi subtansi pas. Informasi milik semua

PKS NO.3

PKS NO.3

Kampanye PKS

Seputar PKS

 
© Copyright ADITYA NINDYATMAN, S.T 2013 | Update News Kota Sidoarjo | Published by M19 | PKS CANDI Mengabarkan dari Pinggiran Kota Udang .